BANDUNG: Pembangunan tower bersama di Kota Bandung masih terhambat belum rampungnya pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), sehingga pengajuan izin tower bersama dari sejumlah operator telekomunikasi sementara tertahan.Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Rusjaf Adimanggala menuturkan saat ini pemerintah Kota Bandung baru menjalankan Perda No.1/2009 mengenai Penyelenggaraan dan Retribusi.“Sejumlah permohonan izin menara bersama tertunda sampai perda tersebut disahkan. Saat ini saja di Kota Bandung ada sekitar 600 menara telekomunikasi yang sudah berdiri yang berbeda spesifikasi ukuran dan ketinggiannya,” katanya di Bandung, hari ini.Dia memaparkan jumlah 600 menara itu kemungkinan akan dikurangi menjadi 500 mengingat makin tidak tertibnya pembangunan menara. “Ke depan kami akan memproses tower bersama. Kalau bukan tower bersama, tidak akan kami izinkan,” katanya pada bisnis.Namun, ujarnya, pemberian izin pendirian tower bersama sendiri tidak bisa segera diberikan karena belum adanya perda RDTK yang definitif.Kondisi itu, membuat pihak Distarcip menemui banyak kesulitan di lapangan. Rusjaf mengeluhkan dengan masih banyaknya menara yang belum memiliki ijin. “Saya tidak tahu persis jumlahnya, tapi cukup banyak yang sudah kita tegur,” katanya. Kewenangan Distarcip menurutnya sangat terbatas untuk menertibkan menara-menara bermasalah tersebut. “Kami hanya berwenang menegur dan tidak memperpanjang izin, tidak sampai ke pembongkaran,” katanya.Selama ini sejumlah teguran yang dilayangkan pada pengelola menara rata-rata soal izin dan radius. “Ada pihak yang membongkar itu atas kesadaranya sendiri,” katanya.(api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
