JAKARTA: Pemerintah dinilai perlu melakukan refarming spektrum frekuensi berupa pengurangan frekuensi broadcasting dan menambah alokasinya untuk telekomunikasi agar pemanfaatannya bisa efektif sekaligus memberikan pemasukan yang besar bagi negara.
Pendiri Center for Indonesia Telecommunications Regulation Study Asmiyati Rasyid mengatakan spektrum merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dan ekonomis tinggi.
Sebagai negara kepulauan, spektrum telah menjadi infrastruktur utama komunikasi nasional baik untuk kebutuhan komersial maupun militer, pertahanan dan keamanan negara, transportasi dan riset, kata Pengajar Pascasarjana STT Telikom tersebut hari ini.
Menurut dia, saat ini spektrum sudah habis dibagi rata kepada semua operator tanpa adanya prioritas, yaitu diberikan kepada operator yang benar-benar membangun infrastruktur.
Alokasi broadcasting, tambah Asmiyati, terlalu besat, bahkan mencapai lebih dari 150 MHz, sementara Telkomsel yang memiliki pelanggan 130 juta hanya 80 MHz, XL dengan lebihd ari 30 juta pelanggan hanya 40 MHz, atau sama dengan milik Natrindo Telepon Seluler (NTS) yang hanya memiliki 8 juta orang.
Berdasarkan data dari Ditjen Postel, alokasi spektrum untuk telekomunikasi pada 2010 hanya mencapai 585 MHz tetapi memberikan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) sebesar 90% atau Rp5,13 triliun, termasuk untuk GSM, CDMA, dan trunking.
Adapun alokasi spektrum untuk televisi swasta, termasuk satelit menguasai hampir 1.100 MHz dengan sumbangan PNBP hanya 0,03%.(api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
