Perpajakan di telekomunikasi perlu disederhanakan

Yeni H. Simanjuntak | 23 Desember 2010 07:46 WIB

JAKARTA: Pemerintah diminta menyederhanakan sistem perpajakan yang berlaku di sektor telekomunikasi agar tidak memberatkan industri, sehingga operator dapat melakukan ekspansi jaringan dan meningkatkan kualitas layanan.

Pengamat Perpajakan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Haula Rosdiana mengatakan selama ini beban biaya hak penggunaan (BHP) Frekuensi bertambah jika operator mengembangkan jaringan, seperti menambah BTS.

Pengembangan jaringan atau perbaikan kualitas jaringan berarti penambahan biaya bagi operator jaringan bergerak tanpa kabel, ujarnya kepada Bisnis, hari ini.

Frekuensi atau spektrum merupakan sumber daya yang produktif karena merupakan input untuk memproduksi berbagai barang dan jasa.

Menurut penasihat ahli Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) itu, biaya yang tinggi dapat mendistorsi perkembangan industri telekomunikasi dan menghalangi terciptanya ketersediaan pelayanan telekomunikasi yang lebih terjangkau.

Dia memaparkan kendati biaya penggunaan frekuensi dan lisensi tidak sebesar di India, di Indonesia biaya-biaya lain yang terkait dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi relatif besar,.

Haula mencontohkan biaya perizinan untuk mendirikan BTS dan kompensasi yang harus diberikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi yang berada di wilayah sekitar BTS.

Secara keseluruhan, regulatory charges yang dilakukan oleh pemerintah atas industri telekomunikasi relatif banyak dan beragam baik jenis, tarif maupun dasar pengenaannya, tegasnya.

Menurut dia, kebijakan penyesuaian BHP frekuensi dapat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melakukan harmonisasi antara kepentingan penerimaan negara, percepatan pembukaan akses telekomunikasi, kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan industri telekomunikasi.(jha)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top